moblog uk

Muhajir's MiniBlog

by muhajir

user profile | dashboard

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN K/L

(viewed 435 times)
Bookmark and Share
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 65 /PB/2010
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan dan pos~pos tertentu
yang memerlukan perlakuan khusus diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);Page 2

Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
05/PMK.05/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143_1/PMK01/2009;
13_ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem
Akuntansi Hibah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar
Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa
Bendahara Umum Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009 tentang
Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual
pada Laporan Keuangan;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud
dengan:
1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untukPage 3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
(1)
digabungkan pada entitas pelaporan.
Kementerian Negara adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan
pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang~Undang Dasar Tahun 1945 atau peraturan
perundang-undangan lainnya.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di
daerah.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada
daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang
menugaskan.
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya
pemerintah pusat, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DUB adalah dana
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dan
kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB
adalah dana yang bersumber dari APBD.
Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi
di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang
pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan
pemerintah terkait.
BAB ll
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 2
Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban
berupa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan
menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.Page 4

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(T)
Entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan selaku kuasa
pengguna anggaran/barang secara periodik dan berjenjang kepada
entitas pelaporan.
Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran l Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
Kementerian negara/lembaga membentuk struktur organisasi akuntansi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada kementerian negara/
lembaga menyusun laporan keuangan menurut tata cara sebagaimana
diatur dalam Lampiran lll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
ini.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
hasil penggabungan laporan keuangan yang berasal dari entitas
akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk entitas
akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
Tata cara penyajian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara (BA 999.07 dan 999.08) akan diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.
BAB lll
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 3
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib
menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan
Semesteran dan Tahunan.
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang Milik Negara
(BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan
Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
Sistematika dan penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai
dengan tingkat UAPA.
Sistematika dan penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pada kementerian negara/lembaga diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Pasal 4
Dalam penyusunan laporan keuangan, kementerian negara/lembaga
wajib membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan dan Unit
Akuntansi Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut.Page 5

(2)
(3)
(4)
a, Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
(UAKPB) pada tingkat satuan kerja penerima Daftar lsian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lain yang
dipersamakan.
b. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-V\I) pada tingkat kantor wilayah.
c. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) dan Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) pada tingkat eselon I.
d. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
(UAPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) pada tingkat
kementerian negara/lembaga.
Kementerian negara/lembaga yang mempunyai unit vertikal di daerah
tetapi tidak mempunyai kantor wilayah wajib membentuk Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dengan menunjuk
salah satu satuan kerja di wilayah sebagai UAPPA-W dan UAPPB~W.
Kementerian negara/lembaga menetapkan Dinas Provinsi/Kabupaten/
Kota sebagai UAPPA-W dan UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama atas usulan Kepala Daerah.
Koordinator UAPPA-W dan UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama:
a. Gubernur selaku wakil Pemerintah menugaskan dan menetapkan
kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi sebagai
koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W) dan koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur;
b. Gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah menugaskan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi /kabupaten/kota sebagai
koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W) Tugas Pembantuan berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur/Bupati/\Nalikota;
c. Gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah menugaskan dan
menetapkan satuan kerja yang membidangi pengelolaan
barang/kekayaan daerah sebagai koordinator Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-VV) Tugas
Pembantuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/
Walikota;
d. Gubernur/bupati/walikota selaku kepala daerah bersama Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjuk dan
menetapkan koordiantor UAPPA-W dan UAPPB-W Urusan
Bersama.Page 6

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Bagian Kedua
Dokumen Sumber Laporan Keuangan
Pasal 5
Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan keuangan
kementerian negara/lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran
berjalan sampai dengan 31 Desember.
Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan keuangan
kementerian negara/lembaga diatur dalam Lampiran lll Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Bagian Ketiga
Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan
Pasal 6
Dalam penyusunan laporan keuangan, kementerian negara/lembaga wajib
melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dilakukan dengan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan.
b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dilakukan dengan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 dilakukan dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan setiap semester.
d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPA dilakukan dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan setiap semester.
Proses rekonsiliasi laporan keuangan kementerian negara/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum
Negara.
Pedoman rekonsiliasi laporan barang kementerian negara/lembaga diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang
Rekonsiliasi Barang Milik Negara.
Pasal 7
Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
Pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas intern mengacu kepada
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Standar Reviu
atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Laporan keuangan kementerian negara/lembaga semesteran dan tahunan
wajib direviu oleh aparat pengawas intern kementerian negara/lembaga
sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.Page 7

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
Pasal 8
Penyajian laporan keuangan dilakukan pada setiap tingkat unit akuntansi
secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri darii
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi
dengan lampiran pendukung sebagai berikut.
a. Temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan.
b. Rekening pemerintah yang dikelola.
c. informasi pendapatan dan belanja secara akrual.
d. Lampiran lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Vll Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Sistematika dan contoh format penyajian laporan keuangan ditetapkan
dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
Bagian Keempat
Penyampaian Laporan Keuangan
Pasal9
Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tingkat
Satuan Kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani
oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada UAPPA-W atau
UAPPA-E1 dan KPPN.
Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tingkat
UAPPA-W diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani
oleh Kepala Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah.
b. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada UAPPA-E1 dan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
c. Selain yang disebutkan dalam ayat (2) huruf b, Laporan Keuangan
Tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama juga wajib disampaikan kepada Gubernur /BupatiNValikota
selaku koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/
Urusan Bersama.
Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tingkat
UAPPA~E1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani
oleh pejabat eselon I atau pejabat lain yang setingkat.
b. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada UAPA.Page 8

(4) Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tingkat
UAPA diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran.
b. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perbendaharan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
Pasal 10
Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Semesteran dan Tahunan untuk setiap unit akuntansi diatur dalam Lampiran
Vl Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
(1) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) wajib dikonsolidasikan
dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit organisasi lainnya yang
bukan merupakan Bagian Anggaran, yang menggunakan dan/atau
memanfaatkan barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan, wajib menyampaikan laporan barang tersebut kepada Menteri
Keuangan.
(3) Entitas pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyusunan
laporan keuangan akan diatur secara terpisah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
(1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini,
maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 27 Desember 2010

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c1GcPNfpxukJ:ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/perdirjen/2010/per_65_2010/PER-65%2520Pedoman%2520Penyusunan%2520Lap%2520Keu%2520Kemen-Lem.PDF+pedoman+penyusunan+laporan+keuangan+kementerian+lembaga&cd;=2&hl;=en&ct;=clnk≷=id&client;=opera&source;=www.google.co.id
(\L_D|REKTUR JENDERAL, /5
HERRY PURNO O
NIP 19530508 1 7603 1 002
15th Jun 2011, 14:56   | tags:,,

Advert